DEMOKRASI DAN KEDAULATAN TUHAN

Kasus Demokrasi
Beberapa pertimbangan
mengungkapkan bahwa demokarsi
terutama demokrasi konstitusional
yang melindungi hak-hak Iindividu,hak asasi manusia (pasal
28 A – 28 J) yang paling mendasar
adalah bentuk pemerintahan yang di
maksud.Demokrasi dengan
memberikan hak yang sama kepada
semua orang untuk berekspresi, berkumpul, dan mengunakan hak
pilih menawarkan peluang yang
besar untuk menjunjung keadilan
dan melindungi martabat
manusia ,tanpa menjadikan Tuhan
sebagai pihak yang bertanggung jawab atas ketidakadilan yang
diderita manusia.Gagasan utama
dalam Alquran adalah bahwa Tuhan
telah menanamkan ke dalam diri
manusia sifat-sifat ilahi dengan
menjadikan semua manusia sebagai wakil Tuhan (khalifah) di muka
bumi.Khailifah Tuhan tidak memiliki
kesempurnaan penilaian dan
kehendak seperti yang dimiliki
Tuhan. Jadi demokarsi memang
tidak menjamin terlaksanaanya keadilan hakiki.Tapi ia dengan
sungguh–sungguh membangun
sebuah landasan.untuk
menegakkan keadilan.dalam sebuah
demokrasi representative, beberapa
individu tertentu memiliki otoritas yang lebih besar daripada individu
lainnya. tapi sebuah system
demokrasi menjadikan otoritas
tersebut sebagai bentuk tanggung
jawab terhadap semua orang dan
dengan demikian menentang kecenderungan kebal hukum dari
orang-orang yang berkuasa.
Tuhan sebagai pemegang
kedaulatan
Dalam demokrasi ’’kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh majelis
permusyawaratan rakyat’’ (pasal 1
ayat 2).
Bagi orang-orang yang beriman,
Tuhan adalah Maha Kuasa dan
Pemilik langit dan bumi. Dalam klaim tentang kedaulatan Tuhan
mengasumsikan bahwa pemegang
kekuasaan legislative dari Tuhan
akan berusaha mengatur semua
bentuk interaksi manusia, bahwa
syariat merupakan aturan moral yang lengkap yang menyediakan
aturan tentang semua peristiwa.
konsep tentang kedaulatan Tuhan
akan selalu menjadi alat bagi system
otoritarianisme dan hambatan bagi
demokrasi. Dan sudut pandang otoriter tersebut justru merendahkan
kedaulatan Tuhan.
• Pemerintahan dan Hukum
Kaidah hukum
Karakteristik utama sebuah
pemerintahan islam yang sah adalah bahwa ia tunduk pada dan dibatasi
oleh hukum syariat. konsep ini
memberikan dukungan bagi
tegaknya kaidah hukum. kita harus
dapat membedakan antara
supremasi hukum dengan seperangkat aturan hukum. Kedua
istilah itu agak berbeda, dan
keduanya sama-sama dibahas dalam
tradisi hukum islam. penegakan
kaidah hukum tidak mesti berarti
bahwa pemerintahan terikat dengan kitab hukum yang memuat aturan –
aturan khusus ia justru dapat
ditafsirkan sebagai perintah agar
pemerintahan mengikatkan diri
dengan proses pembuatan dan
penafsiran hukum, dan bahkan tuntutan yang lebih penting lagi
adalah bahwa proses itu sendiri
harus terikat dengan komitmen
moral terutama terhadap martabat
dan kebebasan manusia. Dimensi
penting yang terkait dengan tantangan terhadap pembentukan
kaidah hukum adalah hubungan
yang kompleks antara syariat
dengan prakrtik adminisratif Negara
atau politik hukum.
Sebagai pelaksana hukum Tuhan, Negara di beri mandat yang luas
untuk mengeluarkan kebijakan
tentang persoalan yang menyangkut
kepentingan public. Aturan-aturan
yang dibuat Negara bisa dipandang
sah dan harus ditegakkan selama aturan-aturan tersebut tidak
bertolak belakang dengan hukum
Tuhan, seperti yang dipaparkan oleh
para ahli hukum, atau tidak
menyalahgunakan kebijakan.Dalam
adagium hukum para ahli hukum muslim, syariat dipandang sebagai
pilar hukum, dan politik adalah
penjaganya.
Pemerintahan konsultatif
Alquran menyuruh Nabi untuk
berkonsultasi secara berkala dengan orang-orang islam tentang semua
persoalan penting, dan menegaskan
bahwa sebuah masyarakat yang
menjalankan urusannya melalaui
proses musyawarah (syura)
merupakan masyarakat terpuji di mata Tuhan. Syura menjadi forum
formal untuk meminta pendapat
para ahl al-syura (orang-orang yang
diminta mengemukakan pendapat),
yang menurut literature hukum
merupakan kelompok yang juga membentuk ahl al-’aqd (orang-
orang yang memilih penguasa).
Syura merupakan suatu prinsip
tentang cara pengambilan
keputusan yang secara eksplisit
ditegaskan dalam al-Qur’an. Misalnya saja disebut dalam QS. As-Syura:38
dan Ali Imran:159 Dalam praktik
kehidupan umat Islam. Jelas bahwa
musyawarah sangat diperlukan
sebagai bahan pertimbanagan dan
tanggung jawab bersama di dalam setiap mengeluarkan sebuah
keputusan. Dengan begitu, maka
setiap keputusan yang dikeluarkan
oleh pemerintah akan menjadi
tanggung jawab bersama. Sikap
musyawarah juga merupakan bentuk dari berian penghargaan
terhadap orang lain karena
pendapat-pendapat yang
disampaikan menjadi pertimbangan
bersama.
Para reformis modern menggunakan gagasan tentang pemerintahan
konsultatif sebagai bahan
argumentasi untuk memperlihatkan
kesesuaian yang mendasar antara
islam dan demokrasi. Dalam
demokrasi kita juga mengenal musyawarah yang termaktub dalam
Pancasila sila ke lima,dan dalam
batang tubuh UUD Pasal 2. Namun
sekalipun jika etika syura
dikembangkan menjadi sebuah
konsep yang lebih luas tentang pemerintahan partisipatif, persoalan
tentang dominasi mayoritas
memperlihatkan bahwa komitmen
moral yang melandasi proses
pembuatan hukum sama pentingnya
dengan proses itu sendiri. Jadi sekalipun jika syura diubah menjadi
sebuah lembaga representasi
partisipatif, ia sendiri harus dibatasi
oleh sebuah skema hak pribadi dan
individual yang berperan sebagai
tujuan moral tertinggi, seperti keadilan.dengan kata lain, syura
harus dinilai bukan atas dasar apa
yang dihasilkan, tapi atas dasar nilai
moral yang diwakilinya. oleh Karena
itu, apa pun nilai dari berbagai
pandangan yang berlawanan, perbedaan pendapat tetap ditolilerir
karena hal tersebut dipandang
sebagai bagian penting dari
penegakan keadilan.
Keadilan
Keadilan, artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam
berbagai jabatan pemerintahan
harus dilakukan secara adil dan
bijaksana. Tidak boleh kolusi dan
nepotis. Arti pentingnya penegakan
keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh
Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya,
antara lain dalam surat an-Nahl:90;
QS. as-Syura:15; al-Maidah:8; An-
Nisa’:58 dst. Betapa prinsip keadilan
dalam sebuah negara sangat diperlukan, sehingga ada ungkapan
yang “ekstrim” berbunyi: “Negara
yang berkeadilan akan lestari
kendati ia negara kafir, sebaliknya
negara yang zalim akan hancur
meski ia negara (yang mengatasnamakan) Islam”. (lihat
Madani, 1999:14). Dalam demokrasi,
keadilan juga termaktup dalam
pancasila sila ke 5, dan pembukaan
UUD 1945 alinea ke 4.
• Hak –hak individu Semua demokrasi konstitusional
memberikan perlindungan terhadap
kepentingan individu, seperti
kebebasan untuk bicara dan
berkumpul, kedudukan yang sama
di mata hukum, hak untuk memiliki harta benda, dan jaminan proses
hukum di pengadilan.tapi hak mana
saja yang harus dilindungi, dan
sejauh mana perlindungan di
berikan.kepentingan individu yang
harus diperlakukan sebagai hal yang tidak bisa di ganggu gugat. ia
merupakan kepentingan yang jika di
langgar akan melukai rasa harga diri
korban dan menghancurkan
kemampuannya untuk memahami
eksistensinya.jadi penggunaan penyiksaan dan larangan
pemenuhan kebutuhan pangan dan
perumahan, atau sarana pertahanan
hidup lainnya, seperti pekerjaan,
merupakan hal yang tidak bisa
diterima. Dalam islam, tujuan syariat menurut
teori hukum adalah mewujudkan
kesejahteraan manusia. secara
khusus, para ahli hukum islam
membagi kesejahteraan manusia
kedalam tiga kategori: kesejahteraan primer, kesejahteraan sekunder,
kesejahteraan tersier. menurut ahli
hukum muslim, hukum dan
kebijaakan pemerintah harus
memenuhi kepentingan-
kepentingan tersebut, dan mengikuti urutan perioritasnya. Tradisi hukum
islam mengungkap sejumlah besar
pandangan yang memperlihatkan
perlindungan terhadap
individu.misalnya, para ahli hukum
muslim telah mengembangkan gagasan praduga tak bersalah dalam
kasus criminal perdata dan
beragumen bahwa penuduh
dibebankan pembuktian.
Syariat dan Negara demokratis
Sebuah demokratis yang muncul dari dalam wilayah agama islam harus
menerima gagasan tentang
kedaulatanTuhan: ia tidak dapat
meletakkan ’’kedaulatan berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar’’ (pasal 1 ayat 2), tapi justru
harus memperlihatkan bagaimana
kedaulatan rakyat beserta gagasan
bahwa warga Negara memiliki hak
dan tanggung jawab yang
sebanding untuk mewujudkan keadilan dan kasih sayang
mengekspersikan otoritas Tuhan.
sama halnya, ia tidak dapat menolak
gagasan bahwa hukum Tuhan di
dahulukan daripada hukum
manusia, tapi justru memperlihatkan bagaimana pembentukan hukum
yang demokratis menghormati
prioritas tersebut.
Bagian terbesar syariat tidak
diterapkan secara explicit oleh
Tuhan. syariat justru mengandalkan upaya interpretasi agen manusia
untuk menghasilkan dan
melaksanakan hukum-hukumnya.
Namun sesungguhnya syariat
merupakan nilai inti yang harus
dilestarikan oleh masyarakat. Paradoks ini ditampilakan dalam
bentuk ketegangan antara
kewajiban untuk hidup
berlandaskan hukum Tuhan dengan
kenyataan bahwa hukum tersebut
terbentuk semata melalui penetapan interpretassi subjektif manusia.
Syariat merupakan gagasan ideal
Tuhan, berada di atas langit, dan
tidak terpengaruh atau tercemar
oleh ketidak pastian. Oleh karena itu,
syariat bersifat kekal, suci dan tanpa cacat.
Dalam sejarah islam, secara
kelembagan ulama, yaitu para ahli
hukum, dapat dan benar-benar
bertindak sebagai penafsir Firman
Tuhan, penjaga moral masyarakat, dan pengawas yang mengigatkan
dan mengarahkan bangsa pada
tujuan tertinggi, yaitu Tuhan.Tapi
hukum Negara, apa pun asal-usul
dan landasanya, merupakan milik
Negara semata.Berdasarkan konsep ini, tidak ada hukum agama yang
dapat atau boleh ditegakkan oleh
Negara. Semua hukum yang di
jelaskan diterapkan dalam sebuah
Negara sepenuhnya merupakan
hukum manusia, dan harus diperlakukan sebagai hukum
manusia. Hukum-hukum tersebut
merupakan bagian dari hukum
syariat hanya sejauh pengertian
bahawa pendapat hukum manusia
bisa dikatakan sebagai bagian dari syariat. Sebuah undang-undang,
sekalipun bersumber dari syariat,
bukanlah Syariat. Dalam ungkapan
yang berbeda, manusia(creation),
denagan seluruh kekayaan tekstual
dan non-tekstual, dapat dan harus menghasilakn hak yang mendasar
dan hukum yang teroprganisir
(organizational law) yang mampu
menghargai dan menjunjung tinggi
hak tersebut. Tapi hak dan hukum
itu tidak mencerminkan kesempuraan ciptaan
Tuhan.berdasarkan paradigma
tersebut, demokarasi merupakan
sebuah system yang memadai dari
persepektif islam Karen aselain
mengungkapkan sisis penting manusia yaitu statusnya sebagai
khalifah Tuhan pada saat yang sama
juga mencegaj Negara bertindak
sebagai juru bicara Tuhan dengan
meletakkan otoritas tertinggi di
tangan rakyat,bukan di tangan ulama.
Dalam tradisi Barat, demokrasi
didasarkan pada penekanan bahwa
rakyat seharusnya menjadi
“pemerintah” bagi dirinya sendiri,
dan wakil rakyat seharusnya menjadi pengendali yang
bertanggung jawab atas tugasnya.
Karena alasan inilah maka lembaga
legislatif di dunia Barat menganggap
sebagai pioner dan garda depan
demokrasi. Lembaga legislatif benar- benar menjadi wakil rakyat dan
berfungsi sebagai agen rakyat yang
aspiratif dan distributif. Keberadaan
wakil rakyat didasarkan atas
pertimbangan, bahwa tidak
mungkin semua rakyat dalam suatu negara mengambil keputusan
karena jumlahnya yang terlalu besar.
Oleh sebab itu kemudian dibentuk
dewan perwakilan. Di sini lantas
prinsip amanah dan tanggung jawab
(credible and accountable) menjadi keharusan bagi setiap anggota
dewan. Sehingga jika ada tindakan
pemerintah yang cenderung
mengabaikan hak-hak sipil dan hak
politik rakyat, maka harus segera
ditegur. Itulah perlunya perwakilan rakyat yang kuat untuk menjadi
penyeimbang dan kontrol
pemerintah.

Posted on September 10, 2012, in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: