DAPATKAH ISLAM DAN DEMOKRASI DIPERSATUKAN ?

Banyak orang menuduh bahwa baik
agama islam maupun realitas-realitas
politik muslim bahwa islam tidak sejalan dengan demokrasi.
Jadi apakah Islam dan Demokrasi
sesuai?
Dalam menjawab pertanyaan ini, kita
harus memulai dengan sebuah
pengamatan umum: tradisi keagamaan merupakan perpaduaan
antara teks dan konteks-wahyu dan
interprestasi manusia dalam konteks
sosio-historis tertentu. Seluruh tradisi
keagamaan menunjukkan
dinamisme dan keragaman,yang merupakan alsan munculnya
elemen-elemen konservatif,
modernis maupan progresif dalam
seluruh agama.
Secara umum dikatakan,jawabanya
mungkin ”ya.” Sepanjang sejarahnya, islam telah terbukti dinamis dan
beragam.ia beradaptasi untuk
mendukung gerakan dari
Negara.selain itu, Islam juga telah
lama digunakan untuk mendukung
baik ekstermisme maupun ortodoksi konservatif. Saat ini, Islam terus-
menerus meminjamkan dirinya pad a
pelbagai macam interpretasi tentang
pemerintahan ia digunakan untuk
mendukung demokrasi yang
terbatas dan kediktatoran, republikanisme dan monarki.Islam
memiliki sumber-sumber daya
intelektual dan ideologis yang dapat
menyediakan pembenaran bagi
serangkaian luas model-model
politik. Kaum sekulerisme mengusulkan
pemisahan agam adan Negara.Kaum
rejeksionis ( baik Muslim Moderat
maupun militant ) mempertahankan
pandangaan bahwa bentuk
pemerintahan Islam tidak cocok dengan demokrasi.
Sebagian pembela demokrasi islam
beragumen bahwa dokrin Keesaan
Tuhan(tawhid) atau monotisme
mengandaikan bentuk system
demokraktik tertentu.’’ Tidak ada kaum muslim yang mempertanyakan
kedaulatan Tuhan atau kekuasan
Syriah, hukum islam.akan tetapi,
sebagian besar kaum muslim benar-
benar (dan telah ) memiliki
kekhawatiaran tentang kliam-kliam oleh seseorang bahwa dialah yang
berdaulat. Kedaulatan seorang
manusia bertentangan dengan
kedaulatan Tuhan. Karena manusia
sama di hadapan Tuhan.
System pemilihan umum tidak memiliki tempat dalam ajaran Islam,
yang menyerukan pemerintahan
berdasarkan musyawarah dan
keterbukaan sang pemimpin
terhadap rakyatnya.
Beberapa tantangan Demokrasi Demokrasi harus unggul dalam teori
sebelum ia bisa diwujudkan dalam
praktik. Orang –orang Islam harus
menerima secara luas dan tegas
bahwa Islam dan demokrasi memiliki
kesesuian, dan bahwa keimanan yang bermakna mensyratkan
sebuah kebebasan.
Tapi sebelum orang-orang Islam
dapat menerima demokrasi sebagai
prinsip yang islami, filsafat politik
isalm harus berhasil melaksanakan tugas-tugas berikut:
1. mengaitkan legitimasi politik
bukan pelaksanaan sebuah aturan
hukum tertentu yang dipandang
sudah ada sebelum adanya politik,
tapi pada konsep syura yang bersifat mengikat.
2. menolak gagasan tentang bentuk
syariah yang telah baku, dan memilih
untuk menjadiakan syariah tetap
terbuka dan bergantung pada
pemahaman yang di negosiasikan . 3. menjelaskan bagaimana
perbincangan tentang kedaulatan
Tuhan dapat membebaskan para
penguasa dari pertanggungjawaban
rakyat.
4. mengakui batasan tradisi hukum islam dan menjauhinya untuk lebih
mengutamakan perjanjian Madinah
sebagai pilar demokrasi yang islami.
5. memperlakukan islam sebgai
sumber nilai yang menjadi tuntutan
perilaku, bukan memperlakukanya sebagi sebuah system yang
memberikan solusi siap saji terhadap
berbagai persoalan.
6. pendapat-pendapat klasik tidak
boleh menggantikan refleksi politik
konteporer.kita akan terbebas hanya ketika kita dapat menentukan
secara bebas bagi diri kita sendiri
tentang makna syariah yang
sebenarnya. Tiadak ad aperantara
dalam Islam, dan para ahli hukum
Islam menyingkir. Selam colonial dalam fikih Isalm tetap bertahan,
maka tidak akan pernah ada
demokrasi yang oslami. 1. Mengancam akidah umat Islam.
Bahaya paling mendasar dari
demokrasi adalah bahwa sistem ini
telah menjadi agama baru bagi kaum
Muslim. Dari segi akidah, ide
demokrasi telah merampas hak Allah untuk membuat hukum dan
menyerahkannya kepada hawa
nafsu manusia. Dalam hal ini Allah
secara tegas berfirman:
ُﻢُﻫ َﻚِﺌَﻟﻭُﺄَﻓ ُﻪﻠﻟﺍ َﻝَﺰْﻧَﺃ ﺎَﻤِﺑ ْﻢُﻜْﺤَﻳ ْﻢَﻟ ْﻦَﻣَﻭ
َﻥﻭُﺮِﻓﺎَﻜْﻟﺍ Siapa saja yang tidak berhukum
kepada apa saja yang telah Allah
turunkan maka dia telah kafir. (QS al-
Maidah [5]: 44).
Demokrasi bisa membuat kaum
Muslim menjadi kufur terhadap hukum-hukum Allah. Berdasarkan
ide demokrasi ini juga akan muncul
pandangan bahwa semua agama
adalah sama sehingga manusia tidak
boleh dibeda-bedakan atas dasar
agamanya. Hal ini diperkuat oleh argumentasi tentang kebebasan
beragama. Akibat pandangan seperti
ini, tidak sedikit kaum Muslim yang
murtad (keluar) dari Islam, atau
seorang wanita Muslimah tidak
merasa berdosa ketika menikah dengan laki-laki kafir dengan alasan
persamaan agama. Bukan hanya itu
saja, dengan dalih kebebasan
beragama memunculkan banyak
aliran sesat di Indonesia. Sejak 2001
hingga 2007, sedikitnya ada 250 aliran sesat yang berkembang di
Indonesia. (Waspada.co.id,
1/11/07).
2. Menjauhkan kaum Muslim dari
aturan-aturan Islam.
Implikasi logis dari demokrasi adalah jauhnya kaum Muslim dari aturan-
aturan Islam, terutama dalam
masalah publik (kemasyarakatan).
Hal ini disebabkan karena demokrasi
telah menetapkan garis tegas,
bahwa agama tidak boleh terlibat untuk mengatur masalah publik.
Jadilah kaum Muslim sekarang hanya
terikat dengan aturan Allah (itu pun
kalau dia mau) dalam masalah-
masalah individu, ritual dan moral;
sementara dalam masalah publik mereka terikat dengan asas manfaat
sesuai dengan hawa nafsu mereka.
Atas nama untuk kepentingan
rakyat, sejak tahun 60-an
Pemerintah Indonesia telah
mengeluarkan UU Penanaman Modal Dalam Negeri (UU No. 6/1968). UU ini
memberikan peluang kepada
perusahaan swasta untuk
menguasai 49 persen saham di
sektor-sektor milik publik, termasuk
BUMN. Tahun 90-an Pemerintah mengeluarkan PP No. 20/1994.
Isinya antara lain ketentuan bahwa
investor asing boleh menguasai
modal di sektor-sektor milik publik,
termasuk BUMN, hingga 95 persen.
Kini, pada masa yang disebut dengan ?Orde Reformasi?, privatisasi
dan liberalisasi atas sektor-sektor
milik publik semakin tak terkendali.
Minyak dan gas, misalnya, yang
seharusnya menjadi sumber utama
pendapatan negara, 92%-nya sudah dikuasai oleh asing. Kondisi ini jauh
dari harapan Islam yang menjadikan
kepemilikan umum harus dikelola
oleh negara untuk kemakmuran
rakyat sebesar-besarnya.
3. Demokrasi menyuburkan liberalisasi Islam dan kebebasan.
Akibat kebebasan berpendapat, ide-
ide liberal yang ?menyerang? Islam
semakin berkembang, seperti
pendapat yang mengatakan bahwa
syariah Islam, jika diterapkan, akan mengganggu stabilitas, mengancam
kemajemukan, menimbulkan
disintegrasi, dll. Islam dianggap
sebagai agama yang menganjurkan
keterbelakangan, tidak modern,
didakwahkan dengan pedang, dan yang lainnya.
Demikian juga, akibat kebebasan
berperilaku, tersebar luaslah
pornografi dan pornoaksi. Laporan
kantor berita Associated Press (AP)
menyebutkan, Indonesia berada di urutan kedua setelah Rusia yang
menjadi surga bagi pornografi.
(Republika, 17/7/03). Sudah banyak
bukti, pornografi-pornoaksi memicu
perilaku seks bebas. Berdasarkan
sebuah penelitian, sebagian remaja di 4 kota besar Indonesia pernah
melakukan hubungan seks, bahkan
hal itu mereka lakukan pertama kali
di rumah! (Detik.com, 26/1/05).
Dari paparan di atas, jelas bahwa
sebagai negeri yang berpenduduk mayoritas Muslim, sebetulnya
Indonesia harus malu; malu karena
justru demokrasi yang dipuja-puji
oleh pihak lain pada faktanya hanya
memproduksi banyak keburukan.
Karena itu, belum saatnyakah kita mencampakkan demokrasi yang
terbukti buruk dan menjadi sumber
keburukan? Belum saatnyakah kita
segera beralih pada aturan-aturan
Allah, yakni syariah Islam, dan
menerapkannya secara total dalam seluruh aspek kehidupan? Belum
tibakah saatnya kita bertobat dan
segera menyambut seruan Allah:
ﺎَﻬُﺿْﺮَﻋ ٍﺔَّﻨَﺟَﻭ ْﻢُﻜِّﺑَﺭ ْﻦِﻣ ٍﺓَﺮِﻔْﻐَﻣ ﻰَﻟِﺇ ﺍﻮُﻋِﺭﺎَﺳَﻭ
َﻦﻴِﻘَّﺘُﻤْﻠِﻟ ْﺕَّﺪِﻋُﺃ ُﺽْﺭَﻷْﺍَﻭ ُﺕﺍَﻮَﻤَّﺴﻟﺍ
Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan
menuju surga yang luasnya seluas
langit dan bumi, yang disediakan
bagi orang-orang yang bertakwa?
(QS Ali Imran [3]: 133). []

Posted on September 10, 2012, in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. 1 Komentar.

  1. kegiatan keagamaan itu urusan masing-masing pemeluk agama… bukan tugas pemerintah.. pemerintah hanya bertugas menjalankan pemerintahan negara sesuai dengan kedaulatan yg berlaku… tapi bukan berarti juga pemerintah tidak menjalankan tugas dengan keseimbangan terhadap agama.. tidak sepenuhnya kedaulatan di indonesia di tangan rakyat.. hukum berdampingan dengan itu…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: